MODEL PELAYANAN PENYERAHAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DARI PENGEMBANG PERUMAHAN KE PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
Keywords:
Services, Public Facilities, Social FacilitiesAbstract
This study seeks to find a service model for the delivery of public facilities and social facilities from housing developers to the Makassar Municipality Government. Descriptive qualitative research design that aims to find data and information about service delivery of public facilities and social facilities from housing developers to the Municipality Government of Makassar.
The results of this study indicate that the process of handing over public facilities and social facilities from the developer to the Makassar Municipality Government has not been optimal. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the Delivery of Infrastructure, Facilities and Utilities in Regional Housing and Settlements. Then the related OPD works partially and can have a sectoral ego. And there are still a number of public facilities and social facilities that have not been recorded as regional assets because there is no official report or documents that do not meet the basic requirements for recording of social and public health facilities and are yet clear according to the demand for assets.
References
Dwiyanto, Agus. 2012. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Lembaga Administrasi Negara. 2016. Modul Pelatihan Dasar CPNS Whole of Government. Jakarta.
Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, dan L.L. Berry, 1998, SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
Qalbi, Nisrina. 2017. Status Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Atas Fasilitas Umum Permukiman Di Kota Makassar. Skripsi. Sarjana Hukum. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Santoso, Urip. 2014. Hukum Perumahan. Jakarta: Kencana.
Sinambela, L.P. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi aksara
Tjiptono, Fandy. 1996. Manajemen Jasa, Yogyakarta: Andi
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.
