IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT DAN TRANSPIRASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PRIMA BERBASIS KECAMATAN DI KOTA MAKASSAR
Keywords:
open government, pelayanan primaAbstract
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengukur survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kantor Kecamatan Kota Makassar. dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Metode penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian survey. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah insidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 549 orang yang tersebar di 14 kecamatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik survei dan wawancara mendalam; instrument yang digunakan adalah angket dan panduan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik statistik deskriptif, yang mana teknik penyajian datanya berupa narasi kalimat, persentase, dan gambar-gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian responden pada masing-masing indikator secara umum dinyatakan baik. Nilai pada masing-masing aspek adalah persyaratan 3,03, prosedur 2,90, waktu pelayanan 2,86, biaya/tarif 3,07, produk spesifikasi jenis pelayanan 3,06, kompetensi pelaksana 3,09, perilaku pelaksana 3,03, maklumat pelayanan 3,14, dan penanganan pengaduan/saran/masukan 3,14. Penilaian responden terhadap pada masing- masing kecamatan secara umum juga diyatakan baik. Nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Mamajang 3,12, Kecamatan Mariso 3,04, Kecamatan Tamalanrea 2,86, Kecamatan wajo 3,18, Kecamatan Tamalate 3,05, Kecamatan Rappocini 2,95, Kecamatan Biringkanayya 2,92, Kecamatan Ujung Tanah 3,15, Kecamatan Tallo 2,96, Kecamatan Manggala 3,02, Kecamatan Makassar 3,03, Kecamatan Ujung Pandang 2,99, Kecamatan Panakukang 2,99, dan Kecamatan Bontoala 3,25.
References
Dwipayana, AAGN. Ari. (2003). Membangun Good Governance. Jakarta: Raja Grafindo.
Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya). Yogyakarta: Gava Media.
Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25. (2004). Citra Pelayanan Prima (Kep./25/M.PAN/2/2004).
Mardiasmo. 1998. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan, pelatihan jabatan pegawai negeri sipil.
Umam, Khaerul. 2012. Manajemen Organisasi. Bandung: Pustaka Setia.