RESPONSIVITAS PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KELURAHAN MASALE KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR
Keywords:
Resposivitas, Pelayanan Publik, dan Persampahan.Abstract
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui responsivitas pelayanan persampahan di Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Metode Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriftif kualitatif, dimana penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah. Sumber data primer didapat dari pejabat struktural, petugas yang langsung. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemampuan merespon pelanggan Indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik selama memberikan pelayanan. Kecepatan melayani, disimpulkan bahwa kecepatan pelayanan persampah di kelurahan masale belum berjalan dengan maksimal. Kecermatan melayani, disimpulkan bahwa petugas kebersihan sudah cermat dan bersungguh-sungguh dalam hal pengangkutan sampah.References
Achmad, Badu. 2013. Manajemen Pelayanan Publik. Makassar Andi Offset.
Amu, Roslina. 2014. Kolaborasi Pengelolaan Sampah. Sleman: CV. Independent Generation.
Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Dwiyanto, Agus. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Herbani pasolog. 2010 Teori administrasi makassar . alfabeta
Herdiansyah. 2011. kualitas pelayanan publik. yogyakarta PT.sinergi visi utama.
Istianto, Bambang. 2011. Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
M.Ghufran H. Kordi K.,dkk.panduan pelayanan publik yang renponsive gender,2017. Dinas PPPA kota makassar.
Moenir 2002 . manajemen pelayanan umum di indonesia.bandung:bumi aksara.
Poltak sinambela,dkk. 2006 Reformasi pelayanan publik Jakarta : Bumi Aksara.
Retminto, winarsih, 2005 manajemen pelayanan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ratminto & Atik. 2012. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sedarmayanti, 2004. Good governance. Bandung : Mandar Maju
Sinambela, L. Poltak. 2006. Reformasi birokrasi. Jakarta : Bumi Aksara.
Sugiono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
PP No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Peraturan Walikota No. 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah kota Makassar
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemeritahan daerah.
Sedarmayanti, 2004. Good governance. Bandung : Mandar Maju
Sinambela, L. Poltak. 2006. Reformasi birokrasi. Jakarta Bumi Aksara.
Sugiono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
PP No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Peraturan Walikota No. 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah kota Makassar
Rakhman, B., Wijaya, I., Wahyuni, I., & Rakhman, M. I. (2021). Effectiveness of additional income for ASN at BKPSDMD Makassar City. Linguistics and Culture Review, 5(S1), 795–809.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemeritaha daerah.
Amu, Roslina. 2014. Kolaborasi Pengelolaan Sampah. Sleman: CV. Independent Generation.
Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Dwiyanto, Agus. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Herbani pasolog. 2010 Teori administrasi makassar . alfabeta
Herdiansyah. 2011. kualitas pelayanan publik. yogyakarta PT.sinergi visi utama.
Istianto, Bambang. 2011. Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
M.Ghufran H. Kordi K.,dkk.panduan pelayanan publik yang renponsive gender,2017. Dinas PPPA kota makassar.
Moenir 2002 . manajemen pelayanan umum di indonesia.bandung:bumi aksara.
Poltak sinambela,dkk. 2006 Reformasi pelayanan publik Jakarta : Bumi Aksara.
Retminto, winarsih, 2005 manajemen pelayanan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ratminto & Atik. 2012. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sedarmayanti, 2004. Good governance. Bandung : Mandar Maju
Sinambela, L. Poltak. 2006. Reformasi birokrasi. Jakarta : Bumi Aksara.
Sugiono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
PP No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Peraturan Walikota No. 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah kota Makassar
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemeritahan daerah.
Sedarmayanti, 2004. Good governance. Bandung : Mandar Maju
Sinambela, L. Poltak. 2006. Reformasi birokrasi. Jakarta Bumi Aksara.
Sugiono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
PP No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Peraturan Walikota No. 3 tahun 2015 tentang Pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah kota Makassar
Rakhman, B., Wijaya, I., Wahyuni, I., & Rakhman, M. I. (2021). Effectiveness of additional income for ASN at BKPSDMD Makassar City. Linguistics and Culture Review, 5(S1), 795–809.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemeritaha daerah.
Downloads
Published
2022-12-31
Issue
Section
Articles
